Penyedia Platform Digital dan Pemerintah Kolaborasi Kembangkan Usaha Kecil

Penyedia Platform Digital dan Pemerintah Kolaborasi Kembangkan Usaha Kecil



NEAJURNAL-Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai kolaborasi pemerintah dan penyedia layanan platform digital akan membantu pelaku UKM mengembangkan bisnis.

"Kolaborasi antara pemerintah dan penyedia layanan platform digital harus terus dimaksimalkan untuk membantu para UKM hingga koperasi mengembangkan bisnisnya," ucap Teten dalam keterangannya, Rabu.

Teten mengatakan, momentum pascapandemi harus dimanfaatkan oleh sejumlah pemangku kepentingan untuk mendukung bisnis UKM yang merupakan salah satu pilar strategis dalam pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto menekankan pentingnya digitalisasi bagi pelaku UKM agar bisa terus bersaing di era industri 4.0.

Indonesia menargetkan 30 kita UMKM masih ke dalam ekosistem digital. Adapun hingga Juli tahun ini, sebanyak 19 juta UMKM sudah go digital.

"Nah terkait dengan capaian untuk rencana 30 juta UMKM yang masuk ke ekosistem digital ini, beberapa hal yang nanti akan menjadi catatan kita untuk mencapai target tersebut, maka pendekatan transformasi digital perlu diterapkan di seluruh proses bisnis UMKM mulai dari hulu hingga hilir," kata dia, melansir Antara.

Transformasi digital bagi UMKM, kata dia, dapat dilakukan dengan sejumlah cara, di antaranya pendampingan teknis bagi UMKM untuk membangun pemahaman dan kesiapan mereka dalam menerapkan teknologi.

Kemudian pengembangan produksi berbasis digital untuk UMKM, pengembangan akses pembiayaan berbasis digital, pembayaran digital untuk pengembangan UMKM, ekspor melalui e commerce, serta pengembangan database UMKM yang terhubung dengan platform digital nasional.

"Oleh karena itu Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan baik lintas kementerian maupun lembaga, asosiasi para pemangku kepentingan yang mungkin membawahi UMKM dan koperasi ini nanti bisa membentuk untuk mendukung ekosistem transformasi UMKM. Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dengan daerah ini harus kuat sekali," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Teten turut mengapresiasi kolaborasi antara penyedia layanan platform digital GudangAda dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya membantu 15 ribu koperasi mengadopsi solusi digital dari GudangAda.

"Saya optimis kerja sama antara Pemprov Jabar dan GudangAda dapat membantu Kemenkop UKM untuk mencapai target 30 juta UKM Go Digital di tahun 2024,” ungkap Teten

CEO GudangAda Stevensang mengatakan pihaknya berupaya menghadirkan solusi digital terlengkap serta beragam program edukasi untuk memastikan mitra koperasi dan bisnis UKM dapat memanfaatkan solusi digital secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan skala bisnis.

"Lewat keberadaan ekosistem digital yang inklusif, diharapkan keberadaan GudangAda mampu membantu mitra koperasi menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien sehingga menciptakan industri UKM Koperasi Jawa Barat yang lebih sehat,” kata Stevensang.

Guna mendorong digitalisasi koperasi di Jawa Barat, GudangAda menghadirkan dua aplikasi yang saling terintegrasi, yaitu aplikasi GudangAda dan GudangAda Solusi.

Aplikasi GudangAda menghubungkan pedagang UKM dengan beragam potensi bisnis di dalam sebuah digital marketplace. Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi GudangAda Solusi yang membantu pedagang UKM mengelola manajemen stok dan harga, laporan transaksi jual beli, laporan laba rugi, pencetakan struk dan manajemen pelanggan serta karyawan.


E-Katalog LKPP Tembus 1,13 Juta Produk, Didominasi UKM

E-Katalog LKPP Tembus 1,13 Juta Produk, Didominasi UKM


                     Foto :    Antara

NEAJURNAL- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempercepat penayangan produk di Katalog Elektronik (e-Katalog) untuk keperluan belanja barang/jasa pemerintah. Per 16 September 2022, jumlah produk yang sudah tayang di e-Katalog tembus 1,13 juta produk.


"Sesuai instruksi Presiden Jokowi, jumlah produk yang tayang di e-Katalog harus segera mencapai 1 juta produk. Dan per 16 September 2022 ini telah menembus 1,13 juta produk. Ini menunjukkan e-Katalog semakin mudah diakses oleh dunia usaha, sehingga bisa menyajikan produk lebih banyak dan beragam ke kementerian/lembaga dan pemda," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (16/9/2022).


Mantan kepala LKPP ini mengatakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menargetkan 95.000 produk dapat tayang pada 2022. Dengan capaian 1 juta produk, lanjutnya, artinya LKPP telah melampaui target di RKP.


Anas menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, LKPP juga terus meningkatkan porsi usaha kecil-menengah di e-Katalog. Saat ini, jumlah penyedia/pelaku usaha kecil-menengah sebesar 16.432.


Jumlah tersebut telah melampaui jumlah penyedia non-UKM sebesar 7.136 badan usaha. Artinya, pelaku usaha kecil-menengah yang ada di ekosistem e-Katalog sudah sekitar 69% dari total pelaku usaha di e-Katalog.

"Ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong keterlibatan UMKM pada belanja pemerintah," tuturnya.


Anas juga mengatakan LKPP melakukan sejumlah transformasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Adapun Jokowi menginginkan belanja pemerintah semakin terdigitalisasi dan pro produk dalam negeri (PDN) serta usaha mikro-kecil (UMK) dan koperasi.


"Terima kasih kepada seluruh jajaran di LKPP. Juga kepada setiap pimpinan LKPP dari waktu ke waktu yang telah meletakkan fondasi program secara berkelanjutan, sehingga LKPP bisa terus bertransformasi menciptakan ekosistem belanja pemerintah yang mampu menggerakkan perekonomian lokal dan nasional," ujar Anas.


LKPP telah memangkas birokrasi penayangan produk di e-Katalog, dari 8 tahap menjadi hanya 2 tahap saja. Kebijakan ini mirip dengan mekanisme lokapasar (marketplace) yang memudahkan pelaku usaha dalam menjual produk.

Sesuai arahan Presiden, imbuh Anas, LKPP juga telah melakukan freeze/pembekuan dan 'turun tayang' terhadap 13.733 produk impor yang telah ada substitusi produk dalam negerinya.

"Dengan demikian, belanja pemerintah akan sangat memperkuat daya saing industri dalam negeri," ujar Anas.

Sekretaris Utama LKPP Robin Asad Suryo dalam kesempatannya menyampaikan, pihaknya mengapresiasi kepemimpinan Anas selama menjabat sebagai Kepala LKPP sejak Januari 2022, Robin menilai Anas telah memberikan legacy yang banyak dan diakui oleh banyak instansi.


"Pak Anas membuat kita merasa lebih percaya diri bahwa kita bisa mencapai target-target yang lebih menantang daripada sebelumnya. Bersama Pak Anas, kami juga bekerja lebih dinamis dengan menggabungkan hal-hal yang sifatnya teknokratis yang memang menjadi tradisi PNS/ASN dengan spirit inovasi dan kewirausahaan," ungkap Robin, melansir Detik.

Untuk itu, Robin menilai prestasi yang sudah dicapai harus dapat ditingkatkan dan jangan sampai menurun.

"Etos kerja dan kekompakan LKPP sebagai tim yang sudah dibangun oleh para pimpinan LKPP dari masa ke masa juga harus kita pertahankan, karena tanpa itu semua, target yang dicanangkan oleh Presiden mustahil diraih," pungkas Robin.