NEATIZEN: Korupsi

Kasus Dugaan Korupsi Dana Koperasi dan UMKM, KPK Tahan 4 Tersangka

Ary

Foto: MPI/Arie Dwi Satrio

NEAJURNAL-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Provinsi Jawa Barat. Usai ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung ditahan.

Keempat tersangka tersebut adalah Direktur LPDB-KUMKM periode 2010 - 2017 Kemas Danial (KD), Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jabar Dodi Kurniadi (DK), Sekretaris II Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jabar Deden Wahyudi (DW), serta Direktur Pancamulti Niagapratama Stevanus Kusnadi (SK).

"Diawali pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan perkara ini pada tahap penyidikan, dengan menetapkan dan mengumumkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/9/2022).

Para tersangka diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni, berbuat korupsi terkait penyaluran dana bergulir koperasi dan UMKM yang diduga fiktif. Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp116,8 miliar.

KPK langsung melakukan proses penahanan terhadap keempat tersangka tersebut. Keempatnya ditahan usai diperiksa sebagai tersangka. Mereka ditahan di rumah tahanan (Rutan) yang berbeda-beda untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini.

KPK menahan Kemas Danial di rutan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Sedangkan tersangka Dodi Kurniadi dan Deden Wahyudi ditahan di rutan belakang Gedung lama KPK, Jakarta Selatan. Sementara Stevanus Kusnadi, dititipkan di rutan KPK Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta.

"Tim penyidik menahan para tersangka, masing-masing selama 20 hari kedepan terhitung mulai tanggal 15 September 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022," kata Ghufron, melansir sindonews.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tiga Saksi Kasus Korupsi Waskita Beton Diperiksa Kejagung

Ary

Infopublik.id

NEAJURNAL-Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga orang saksi terkait kasus korupsi penggunaan dana PT Waskita Beton Precast, Tbk pada 2016 sampai dengan 2020 atas nama tersangka AW, AP, BP, dan A.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, menyatakan tiga saksi yang diperiksa yakni, JB selaku Direktur CV Djasa Autotruck, DOP selaku Direktur Operasi II periode 2017-2018 pada PT Waskita Beton Precast, dan A selaku Direktur PT Mitra Metalindo Industri.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast, Tbk pada 2016 sampai dengan 2020," kata Sumedana dalam keteranganya, Kamis (15/9/2022).

Dalam kasus itu, Kejagung telah menetapkan empat orang tersangka diantaranya, AW Mantan Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast, Tbk periode 2016- 2020, AP selaku General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Precast, Tbk periode 2016 - Agustus 2020, BP selaku Staf Ahli Pemasaran (expert) PT Waskita Beton Precast, Tbk, dan A selaku Pensiunan Karyawan PT. Waskita Beton Precast, Tbk.

Sumedana menjelaskan, kasus itu berawal ketika pada 2016-2020, PT Waskita Beton Precast, Tbk telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pengadaan fiktif, pengadaan barang tidak dapat dimanfaatkan, dan beberapa pengadaan tidak dapat ditindaklanjuti.

Untuk menutupi itu, terang dia, PT Waskita Beton Precast, Tbk melakukan pengadaan fiktif dengan meminjam bendera beberapa perusahaan dengan membuat surat pemesanan material fiktif, meminjam bendera vendor atau supplier, membuat tanda terima material fiktif dan membuat surat jalan barang fiktif.

Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.583.278.721.001.

Akibat perbuatanya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Infopublik.id)

KPK Sebut Jumlah Pihak yang Terjaring dalam OTT Bupati Pemalang Bertambah Jadi 34 Orang

Ary

NEAJURNAL- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total menangkap 34 orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo pada Kamis (11/8).

"Sejauh ini jumlah yang diamankan ada sekitar 34 orang yang terdiri dari bupati, kepala dinas, sekda, kabid, dan pejabat lain di lingkungan Pemkab Pemalang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.

Saat ini, tim KPK masih meminta keterangan dan klarifikasi kepada para pihak yang ditangkap tersebut.

Ia mengatakan dugaan kasus yang melibatkan Bupati Pemalang dan kawan-kawan itu terkait dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang, Jawa Tengah.

"Perkembangannya segera kami sampaikan," kata Ali.

(Antaranews)